admineftah
Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels (1808–1811) di Hindia Belanda, diterapkan sistem kerja rodi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan dan pertahanan kolonial. Salah satu proyek paling terkenal pada masa ini adalah pembangunan Jalan Raya Pos (Anyer–Panarukan). Kerja rodi pada masa Daendels sering dipersepsikan sebagai kerja paksa tanpa bayaran, padahal secara kebijakan resmi, sistem ini dirancang sebagai kerja paksa berbayar. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kerja rodi tetap menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat.
Kebijakan Kerja Rodi Berbayar
Daendels menerapkan kerja rodi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dianggap penting bagi kepentingan militer dan administrasi kolonial. Berbeda dengan kerja paksa murni, Daendels memerintahkan agar para pekerja diberi upah atau kompensasi, baik dalam bentuk uang, bahan makanan, maupun keringanan pajak. Secara teori, kebijakan ini bertujuan agar kerja rodi tidak sepenuhnya membebani rakyat.
Pelaksanaan di Lapangan
Meskipun demikian, kerja rodi tetap bersifat paksaan. Rakyat tidak memiliki pilihan untuk menolak perintah bekerja. Beban kerja sangat berat, jam kerja panjang, dan kondisi kerja sering kali tidak manusiawi. Banyak pekerja jatuh sakit, kelelahan, bahkan meninggal dunia, terutama dalam proyek besar seperti pembangunan Jalan Raya Pos.
Peran Bupati dan Praktik Korupsi
Masalah utama dalam pelaksanaan kerja rodi Daendels terletak pada penyaluran upah. Upah para pekerja biasanya disalurkan melalui bupati atau pejabat pribumi setempat. Dalam praktiknya, banyak terjadi penyimpangan dan korupsi, di mana upah dipotong, ditahan, atau bahkan tidak diberikan sama sekali kepada rakyat. Akibatnya, kerja rodi yang seharusnya berbayar berubah menjadi kerja paksa tanpa imbalan bagi banyak pekerja.
Korupsi dan lemahnya pengawasan membuat rakyat tetap menanggung penderitaan besar. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak, sementara pejabat lokal memperoleh keuntungan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk citra pemerintahan kolonial di mata masyarakat.Korupsi dan lemahnya pengawasan membuat rakyat tetap menanggung penderitaan besar. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak, sementara pejabat lokal memperoleh keuntungan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk citra pemerintahan kolonial di mata masyarakat.
Kerja rodi pada masa Daendels dapat disimpulkan sebagai “berbayar secara kebijakan, tetapi tidak berbayar dalam praktik.” Meskipun Daendels menetapkan sistem kerja rodi berbayar, paksaan, kondisi kerja yang berat, serta praktik korupsi oleh pejabat lokal menyebabkan rakyat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, kerja rodi Daendels tetap dikenang sebagai salah satu bentuk penindasan dalam sejarah kolonial Indonesia.